KABARPOSNEWS.CO.ID ACEH TIMUR - Aktivis Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Aceh, Ronny Hariyanto, mengajak seluruh warga di 513 desa Se Aceh Timur, untuk mengevaluasi kinerja aparatur desanya masing - masing, serta memantau pengelolaan keuangan desa, pasca sejumlah aparat desa mengikuti bimtek di sebuah hotel di kota Idi dengan menggunakan dana desa yang ditaksir berjumlah miliaran rupiah dari sejumlah desa di Aceh Timur.
" Kita harap masyarakat mengevaluasi kinerja aparatur desa mereka masing - masing, ada tidak perubahan atau kemajuan setelah mereka itu ikut bimtek, dan periksa juga pengelolaan keuangan desa, beres apa enggak, coba cek apa hasilnya mereka ikut bimtek itu, ada tidak manfaatnya untuk desa dan masyarakat," kata Ronny, Selasa, 25 November 2020.
Ronny berharap msyarakat tidak segan - segan bersuara atau memprotes aparat desanya, jika dalam beberapa waktu kedepan tidak dirasakan manfaat atau pun perubahan sama sekali di desa atau di masyarakat setelah para aparat desa mengikuti kegiatan bimtek tersebut.
" Coba perhatikan dari sekarang hingga beberapa bulan kedepan, ada tidak kemajuan atau manfaat bagi desa dan masyarakat setelah mereka ikut bintek itu, kalau tidak itu artinya aparat desanya mesti dievaluasi, bila perlu diganti, dan itu artinya bimtek itu gagal dan cuma buang - buang biaya saja, dan semua itu mestinya harus dipertanggungjawabkan," ujar eks Ketua Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Provinsi Aceh Tersebut.
Putera Idi Rayeuk berdarah Aceh - Minang itu menghimbau, agar masyarakat lebih ketat lagi mengawasi dan mengkritisi kinerja aparat desa di desanya masing - masing, dan tidak segan - segan melaporkan, jika ditemukan adanya penyimpangan di desa mereka.
" Mulai saat ini, masyarakatlah yang kita harapkan lebih ketat lagi memantau kinerja aparat desa, terutama keuangan desa, karena terkadang pihak lain tak bisa sepenuhnya diharapkan, banyak pihak yang mestinya mengawasi dana desa malah pada tidur, jadi masyarakat yang harus lebih ketat mengawasi, hal itu demi perubahan dan kemajuan di desa masing - masing, jangan segan - segan untuk mengkritisi bahkan melaporkannya, jika ditemukan penyimpangan, sebab dana desa itu bukan milik pribadi atau keluarga, jadi masyarakat berhak mengawasinya," ketus aktivis cadas itu.
Ronny sangat menyayangkan, banyak pihak kini hanya diam bahkan tutup mata terkait hal tersebut, padahal masyarakat miskin di desa - desa lebih membutuhkan dana tersebut dibandingkan kegiatan yang terkesan sangat dipaksakan di tengah masa covid 19 ini, bahkan meskipun telah berulang kali mendapatkan penolakan dari masyarakat luas.
" Bupati diam, DPRK diam, semua pihak yang harusnya mengawasi itu semua diam dan terkesan tutup mata, bahkan ketika ditanyai ada yang jawab tidak suruh dan tidak larang, ajaib nggak itu, dana niliaran ditarik dari ratusan desa, seperti tidak ada kejadian apa - apa, ada apa ini sebenarnya,, sudah ditolak masyarakat luas bahkan didemo, tapi masih saja dilanjutkan, bahkan dipamer - pamerkan ke masyarakat melalui medsos, ada apa ini sebenarnya," pungkas alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya.
Editor : Redaksi
