Ticker

6/recent/ticker-posts

Dana Hibah Untuk OKP/ORMAS, Diduga Hanya Sebagai Penutup Mulut atas Kinerja Gubernur Dalam Menangani Pandemi

Daftar sebagian nama OKP / Ormas yang mendapatkan Dana Hibah Dari Pemerintah Aceh

Banda Aceh, Kabarposnesw.co.id -Pemberian Dana Hibah oleh Gubernur Aceh menjadi perbincangan hangat di hampir seluruh lapisan masyarakat dengan tanggapan beragam,
seperti tanggapan Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Banda Aceh di beberapa media online, menyebutkan dana Hibah 9,6 miliar rupiah anggaran APBA 2020 hasil refocusing, yang diberikan untuk 100 lembaga kepemudaan, organisasi masyarakat dan kemahasiswaan, merupakan bentuk suap yang dilakukan oleh Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah.

Suap itu dilakukan untuk menutup mulut para aktivis agar tidak lagi mengkritik kinerja Pemerintah Aceh yang amburadul.

Dalam siaran persnya, Ketua Eksekutif LMND Kota Banda Aceh, Amirul Mukminin, Kamis (14/1/2021) menyebutkan, Hibah Dana hingga ratusan juta untuk organisasi yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19, adalah bentuk paling nyata menyumpal mulut mereka, agar tidak berkicau walaupun belasan triliun rupiah APBA 2020 dikelola secara tertutup oleh Pemerintah Aceh.

“Hibah itu untuk menutup mulut para pengurus organisasi tersebut,  secara kompetensi, apa urgensi mereka mendapatkan hibah sosialiasi Covid-19, Seperti apa program yang mereka lakukan.

Hasilnya, lihatlah, walau tetap kritis, para aktivis itu tidak ada yang kritik pengelolaan APBA 2020,” Kata Amirul.

Menurut Amirul, dengan hibah tersebut, Nova membuktikan satu hal, bahwa generasi muda Aceh mudah sekali diukur, hanya dengan hibah mereka bisa kehilangan rasa kepedulian terhadap Aceh, padahal sepanjang 2020, dengan alasan darurat, anggaran daerah dikelola dengan sangat tertutup, bahkan DPRA sendiri sampai sekarang tidak memiliki data tentang APBA hasil refocusing.

Di sisi lain, tambah Amirul, pembagian hibah untuk 100 lembaga tersebut, membuktikan bila Nova tidak peduli pada pembangunan rakyat, dia hanya fokus menyuap para figuran politik di berbagai lembaga kepemudaan, ormas dan organisasi kemahasiswaan, agar tidak ada yang berisik terhadap kinerjanya yang amburadul.

Di bagian akhir, Amirul berharap agar seluruh lembaga yang menerima hibah, agar dapat menyalurkan kepada yang berhak, sesuai dengan peruntukkan. 

“Saya berharap, meskipun mereka telah diberikan mainan untuk diam, setidaknya masihlah punya moral. Salurkan kepada yang berhak. Jangan lagi dikorupsi, belajarlah jujur, di tengah sulitnya mempertahankan idealisme,” katanya.

Di sisi lain menurut pantauan awak media kabarposnesw.co.id, dari list seratus OKP/ORMAS tersebut masih ada lembaga yang tidak mendapatkan dana Hibbah tersebut seperti Forum Relawan Bansigom Aceh(FORBA) yang jauh jauh hari telah mendukung program apapun yang di lakukan gubernur Aceh, bahkan ketua umum nya H. Muktaruddin yang selalu siap di Garda terdepan dalam membela seluruh kebijakan Gubernur, ini benar-benar di luar dugaan kita, dan sangat kita sayangkan dengan keputusan tidak termasuk Forum relawan Bansigom Aceh(FORBA) dalam list penerima dana Hibah.

Begitu juga Lembaga Gerakan Bawah Masyarakat Indonesia(GMBI) juga tidak tercantum di dalam list penerima dana Hibah tersebut, walaupun kita tau bahwa Lembaga GMBI ini kita ketahui bersama adalah termasuk salah satu lembaga nomor tiga terbesar di Indonesia yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang termarjinalkan dan sebagai kontrol sosial untuk seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah apalagi dalam penggunaan uang negara.

Ketua GMBI wilter Aceh, Zulfikar.Z, saat di hubungi awak media mengatakan,'bahwa beliau juga telah mengusulkan dana binaan untul lembaga GMBI wilayah toretorial Aceh kepada Pemerintah Aceh, akan tetapi lembaga yang di pimpinnya untuk wilayah Aceh tidak mendapatkan dana Hibah tersebut.

Dalam hal ini juga beliau mempertanyakan kepada Ir.Nova Irwansyah selaku Gubernur Aceh melalui media ini, apakah lembaga yang ia pimpin di anggap membangkang dan selalu mengoreksi kenerja pemerintah di Aceh,  baik Kinerja Gubernur, Bupati, Walikota dan Camat serta Kepala Desa menyangkut penggunaan uang negara, sehingga di anggap lembaga yang sangat berbahaya di dalam pemerintahannya.

Lebih lanjut Zulfikar Z mengatakan kalau itu sebabnya sehingga lembaga yang di pimpinnya menjadi alasan tersendiri bagi Gubernur Aceh tidak memberikan dana Hibah kepada GMBI berarti Gubernur Aceh tidak dewasa dalam memimpin dengan kata lain masih kenak Kanakan pola pikirnya tutup ketua Wilter GMBI Aceh.
Ketua GMBI wilter Aceh, Zulfikar Z,  mempertanyakan perihal Lembaga yang Ia Pimpin tidak mendapakan Dana Hibah dari Gubernur Aceh

Reporter : Umar
Editor     : Redaksi