Ticker

6/recent/ticker-posts

Majelis Pemuda Aceh (MPA) Meminta KPK dan Penegak Hukum lainya Untuk Segera "Tangkap dan Usut" Dugaan Indikasi Kasus Mega Korupsi Di Bumi Serambi Mekkah



Banda Aceh -Kabarposnews.co.id. Konferensi pers Majelis Pemuda Aceh (MPA) sebagai upaya dukungan dari rakyat Aceh Terhadap langkah KPK dalam memberantas Korupsi di Aceh dengan Tema " Dukung KPK Tangkap Nova Iriansyah " Kamis, (24/6/21)
Kegiatan konferensi pers tersebut dilaksanakan Pada Tanggal 23 Juni 2021 Pukul 17.10 s.d 18.30 Wib, Bertempat di Boss Kupi, Simpang BPKP Jln. T. Nyak Makam Gp.Lambuk Kecamatan Ulekareng Lampineng, Banda Aceh 

Koordinator Majelis Pemuda Aceh (MPA), Heri Mulyandi  menyampaikan Terima kasih para insan media yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan konferensi pers yang dilakukan oleh MPA
Dalam kegiatan konferensi pers dibacakan pernyataan sikap dari Majelis Pemuda Aceh (MPA) sebagai berikut.

1) Secara umum total jumlah Dana Otsus untuk Aceh yang dianggarkan hingga tahun 2020 sebesar Rp.88,7 triliun, DAU sebesar Rp. 19,47 triliun, PAD sebesar Rp.31,55 triliun dan dana lainnya sebesar Rp 40,12 triliun, yang telah didistribusikan selama 10 tahun ini. Namun, hingga saat ini dengan anggaran yang begitu besar, Aceh sudah berulang kali menjadi daerah dengan predikat nomor 1 termiskin di Sumatera. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sejauh ini anggaran yang begitu besar di Aceh belum mampu menyentuh masyarakat kecil dan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Salah satu persoalan yang sangat rentan di Aceh sehingga penggunaan anggaran yang begitu besar tersebut tidak maksimal dikarenakan potensi tingginya angka korupsi.

2) Penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) di Provinsi Aceh sejak bulan Juni 2021 seakan membawa secercah harapan baru bagi masyarakat Aceh. Hal ini dinilai sebagai langkah tepat dan strategis dalam rangka menyelamatkan Aceh dari jurang Kemiskinan Aceh. Dimana Aceh yang notabenenya daerah yang memiliki anggaran besar namun masih terbelenggu dengan kemiskinan.

3) Sejumlah indikasi skandal Mega korupsi telah tercium sejak lama oleh KPK dan mengundang kehadiran lembaga anti rasuah tersebut ke negeri yang dijuluki serambi Mekkah ini. Beberapa indikasi Mega korupsi yang dimaksud adalah Pembongkaran Skandal Pengadaan Kapal Aceh Hebat dengan jumiah anggraan 178 Milyar, dan 14 Proyek MYC dengan total anggaran 2,4 Triliyun.

4) Disamping itu, hal yang sangat miris kini dipertontonkan oleh di masa KPK sedang melidik indikasi Mega korupsi di Aceh tersebut, Gubernur Aceh Nova Iriansya setelah satu hari mendapatkan surat pemanggilan dari KPK justru secara resmi dinyatakan positif Covid-19, sementara hasit swab atau pembuktiannya tidak pernah disampaikan kepada publik. Hal ini pula yang menghadirkan tanda tanya di publik bahwa Gubemur Aceh Nova Iriansyah seakan sengaja melakukan rekayasa untuk menghindari pemanggilan KPK. Padahal, orang nomor satu di Aceh itu dinilai semestinya menjadi sosok yang paling bertanggung jawab terkait adanya indikasi mega korupsi di Aceh.

5) Ironisnya lagi, setelah 14 hari menyandang status sebagai OTG ( orang tanpa gejala) positif Covid19, justeru terlihat jelas Gubernur Aceh berupaya menghindari penyelidikan terbuka yang kini dilakukan KPK langsung di Aceh. Sikap Gubernur Aceh Nova Iriansyah ini dinilai sebagai sikap yang tidak ksatria dan terkesan lari dari upaya penegakan hukum yang sedang gencar dilakukan oleh KPK.
 
6) Untuk itu, kami dari Majelis Pemuda Aceh (MPA) sebagai elemen masyarakat Aceh menyatakan sikap sbb : 
(a) Mendukung sepenuhnya upaya pembongkaran dan pengusutan indikasi skandal Mega korupsi di Aceh secara tuntas hingga ke akar-akarnya sehingga anggaran besar yang ada di Aceh dapat terselamatkan. 

(b) Mendesak KPK segera membongkar Skandal Pengadaan Kapal Aceh Hebat dengan jumlah anggaan 178 Milyar, dan 14 Proyek MYC dengan total anggaran 2,4 Triliyun harus dibongkar oleh KPK. Semua itu guna untuk memyelamatkan masyarakat Aceh dari jurang kemiskinan, dan menjaga keberlansungan perdamaian Aceh. 

(c) Kami mendesak KPK membongkar pengalokasian dana 250 M dengan Kode Apendiks, itu merupakan potensi adanya dana gelap untuk kepentingan Nova Iriansyah cs. Ini adalah penghianatan terhadap Rakyat Aceh. 

(d) Kami meminta agar KPK berkoordinasi dengan Rektor Unsyiah c/q Fakultas Kedokteran Unsyiah untuk dapat melakukan uji swab PCR secara independen dengan laboratorium Unsyiah agar hasil swab mendapat legitimasi publik bahwa jika benar Gubemur Aceh terindikasi Corona, kita harus hormati tidak mungkin hukum berlaku atas orang sakit. Swab PCR yang dilakukan pihak kampus tentunya lebih akurat, kredibel dan dipercayai publik. Saat ini beredar informasi di publik bahwa status positif Covid-19. Hal ini untuk mengungkap tuntas kondisi kesehatan Nova Iriansyah yang disinyalir sebatas rekayasa di masa penyelidikan KPK di Bumi Serambi Mekkah, maka hasil test dari pihak laboratorium Unsyiah dapat dijadikan pegangan publik untuk menepis isu miring yang kini tengah beredar tentang status kesehatan Gubernur Aceh. 

(e) Kami sangat mengharapkan agar KPK menutup rapat-rapat dan segala peluang negosiasi dengan orang nomor 1 di Aceh sebagai sosok yang paling bertanggung jawab atas dugaan pemain utama dalam mega korupsi di Aceh. 

7) Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan, apabila tidak segera ditindaklanjuti, maka kami akan menggalang massa dari mahasiswa, pemuda dan masyarakat Aceh untuk melakukan aksi besar-besaran di Aceh.

Konferensi pers ini dihadiri oleh peserta sebanyak 15 orang
1. Koordinator Majelis Pemuda Aceh (MPA), Heri Mulyandi
2. Anggota MPA, Delki
3. Anggota MPA, Sukardi
4. Anggota MPA, Muhammad Asbar
5. Anggota MPA, Oji
6. Para wartawan baik media oline/cetak

Editor : Redaksi
Reporter : Ramzah Hasan