Ticker

6/recent/ticker-posts

PB HMI Kecam Pemerintah Pusat Perihal Kebijakan PPKM Yang Merugikan Pelaku UMKM

Ilham Fauzie Wakil Sekretaris Jendral Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Pengurus Besar HMI Periode 2021-2023

Kabarposnesw.co.id - Kebijakan PPKM yang diterapkan pemerintah pusat sampai daerah mulai menimbulkan banyak kerugian ditataran masyarakat terutama bagi pelaku UMKM sektor Wisata Kuliner.

Salah satunya fenomena viral tempat usaha bubur yang divonis denda Lima juta rupiah oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Rabu 07 Juli 2021 menuai kecaman dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa, salah satunya dari Ilham Fauzie Wakil Sekretaris Jendral Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Pengurus Besar HMI Periode 2021-2023.

Usaha Bubur yang terkenal tersebut pada akhirnya tutup dan membuat pemiliknya pulang kampung ke Kecamatan Malangbong,Kabupaten garut.

“Kami rasa pemerintah terlalu parsial dan tidak komprehensif dalam mengambil kebijakan PPKM, sehingga dampaknya mulai terasa bagi masyarakat pelaku UMKM sektor wisata kuliner. Salah satunya usaha bubur yang didenda sebesar 5 juta rupiah di Kota tasikmalaya, Serta kami pun menemukan banyaknya pelaku UMKM yang gulung tikar karena kebijakan ini” ujar ilham di Sekretariat PB HMI, Jakarta Selatan.

Ilham pun menambahkan bahwa kebijakan pemerintah yang menerapkan denda dalam kebijakan PPKM ini terlalu mencekik pelaku UMKM sektor Wisata Kuliner yang jelas-jelas kehidupan ekonomi mereka sedang tidak stabil selama masa pandemi ini.

“Kami heran kepada pemerintah yang telah menerapkan kebijakan denda pada mereka, jelas-jelas kan omset dagangan mereka turun drastis selama masa pandemi ini. Seperti tidak memahami masyarakat saja yang semakin tercekik kondisi ekonominya ketika sanksi tersebut diterapkan dan tentunya kami sangat mengecam kebijakan PPKM kalau penerapannya seperti ini” tambah ilham.

Ilham pun menyarankan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengkaji kebijakan PPKM, terutama dalam penerapan sanksi bagi masyarakat yang melanggar kebijakan tersebut.

“Pemerintah baik pusat maupun daerah harus mengkaji ulang kebijakan PPKM ini terutama pada konteks sanksi bagi masyarakat yang melanggar, Karena kami yakin ada solusi lain selain denda yang bisa membuat effect jera bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran kebijakan tersebut” Jelas Ilham.

Ilham juga mendorong bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk segera melakukan Vaksinasi secara masif bagi seluruh element yang terlibat disektor wisata terutama wisata kuliner yang menjadi salah satu sentral perputaran ekonomi masyarakat.

“Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Pemerintah Daerah seharusnya segera melakukan proses vaksinasi secara masif kepada seluruh unsur masyarakat yang terlibat di semua sektor wisata di Indonesia, bukan hanya sektor wisata internasional saja. tetapi sektor-sektor yang lain pun tentunya sangat penting untuk bisa segera pulih Ekonominya di masa pandemi seperti sekarang ini.” Pungkasnya kepada redaksi.(*)

Editor : Redaksi