Kabarpos.co.id, BOGOR - Dijadikan tersangkanya Menteri Sosial berinisial JPB dalam kasus bantuan sosial (bansos) penanganan covid 19 oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Minggu (6/12) dini hari tadi, mendapatkan reaksi beragam dari berbagai pihak.
Salah satunya dari Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI, yang meminta agar KPK mengusut tuntas rasuah dana bansos di Kementerian Sosial. Karena masa depan bangsa ini ada para pemuda Indonesia.
“Usut tuntas jangan hanya sampai PPK karena korupsi bansos ini adalah jaringan besar. Kami meminta KPK periksa semua perusahaan penerima pengadaan bansos di Kemensos,” desak Ketua DPP KNPI Haris Pertama kepada awak media.
Hal serupa juga diucapkan oleh Muhammad Pribadi selaku Ketua Pengurus Kecamatan (PK) KNPI Ciomas Kabupaten Bogor, yang mendesak agar Dinas Sosial selaku kepanjangan tangan dari Kementerian Sosial di tingkat wilayah, agar melakukan peninjauan kembali terhadap Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang bertugas membantu menyelenggarakan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan.
"Dinsos harus mengajukan peninjauan kembali TKSK se Kabupaten Bogor khususnya Kecamatan Ciomas," ucap Badi sapaan akrabnya.
Menurut dia, peninjauan kembali terhadap penunjukkan TKSK ini sebagai upaya agar dalam proses penyaluran bansos kepada warga, tidak terjadi kesalahan ataupun penyelewangan anggaran.
"Hal ini demi terjadinya kondusifitas dalam penyaluran BPNT sesuai dengan aturan dan tidak terjadi pengambilan keuntungan oleh beberapa kepentingan," tandasnya.m
Editor : Redaksi
