Ticker

6/recent/ticker-posts

Pemkot Bogor Ajak Warga Sukseskan Pendataan Keluarga 2021

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor siap mendukung dan menyukseskan pendataan keluarga 2021 yang akan dilaksanakan 1 April hingga 31 Mei mendatang.

Hal ini disampaikan langsung Wali Kota Bogor, Bima Arya saat pembukaan Pencanangan Pendataan Keluarga Jawa Barat secara zoom meeting, Kamis (1/4/2021).

"Kota Bogor adalah kota yang merasa paling bahagia, diuntungkan serta mendapatkan manfaat dengan kegiatan indikator pendataan keluarga ini," ujarnya.

Wali Kota mengatakan, hal ini karena Kota Bogor menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang mencatatkan dan mendeklarasikan visinya  sebagai kota ramah untuk keluarga.

"Visi yang sederhana tapi maknanya dalam," jelasnya.

Sebab kata dia, semua kebijakan dan program ujung-ujungnya untuk penguatan keluarga yang diturunkan ke dalam misi menjadi kota cerdas, kota sehat dan kota sejahtera.

"Kami tidak sabar sampai akhir tahun nanti untuk mendapatkan data-data terkait sensus ini. Bukan saja indikator kependudukan secara umum dan juga indikator keluarga berencana, tapi yang sangat kami tunggu indikator pembangunan keluarga," terangnya.

Dari data pembangunan keluarga inilah Pemkot Bogor akan merujuk dan mengambil berbagai macam data untuk perumusan kebijakan ke depan. Ditargetkan ada 260.828 Kepala Keluarga (KK) di Kota Bogor yang didata 1.680 kader.

"Semua wilayah, kader dan logistik sudah kami siapkan. Kami sangat menunggu data yang dihasilkan dan Kota Bogor siap menyukseskan kegiatan ini," tegasnya.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bogor, Rakhmawati mengatakan, pendataan keluarga 2021 dimulai 1 April hingga 31 Mei mendatang. Pendataan ini di mulai dari Presiden, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat Lurah sampai ke warga.

"Ini program nasional BKKBN serentak se-Indonesia. Cakupan warga Kota Bogor ada 260.828 KK, di lapangan jumlah ini bisa bertambah atau berkurang, pendataan dibantu 1.680 kader," imbuhnya. 

Rakhmawati mengatakan, tujuannya dari pendataan ini untuk mempersiapkan kebijakan selanjutnya. Pasalnya, setiap kebijakan dan program harus berdasarkan data. Dari data yang dikumpulkan ini akan dikirim ke pusat untuk diolah, kemudian hasilnya diberikan ke kota/kabupaten masing-masing. 

"Dari data keluarga ini akan muncul kebijakan baru untuk penanganan masalah keluarga. Data ini juga bisa mengukur visi wali kota dan harusnya indeks Kota Bogor lebih bagus secara nasional," katanya.

Saat pendataan ke rumah warga ia meminta kader tidak boleh masuk ke dalam rumah alias cukup di teras saja, warga pun hanya diminta menunjukkan KK, KTP saja. 

Arahan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pun sama, ingin mempunyai satu data keluarga Jabar. RK meminta kepada warga untuk memberikan data yang akurat dan mau menerima petugas pendata.

"Ada tiga indikator yang akan ditanya kader yakni indikator kependudukan, indikator keluarga berencana dan indikator pembangunan keluarga," pungkasnya.
Editor : Redaks

Dilihat