Bireun | Kabarposnesw.co.od - Kegiatan timbulkan kerumunan langgar protokol kesehatan (Prokes) Covid-19, hal itu terlihat saat penyambut Kedatangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Ketua umum partai Demokrat, Sabtu (25/4/2021) di Bireuen.
Penyambutan yang menimbulkan kerumunan tersebut seharusnya tidak terjadi. Sedangkan Gubernur Aceh,tanggal (14/4/2021) telah mengintruksikan larangan menyelenggarakan/acara buka puasa bersama dan/atau halal bi halal yang menimbulkan kerumunan.
"Sesuai Instruksi Gubernur Aceh Nomor : 05/INSTR/2021, tanggal 14 April 2021, dilarang menyelenggarakan/ menghadiri buka puasa bersama dan/atau Halal bi halal yang menimbulkan kerumunan, ini malah Gubernur Aceh bersama Bupati Bireuen melanggar."
Hal ini sangat disayangkan oleh salah satu mahasiswa asal Bireuen, Muhammad Reza, melalui telepon seluler saat ketika ditanyai pendapat menyangkut hal itu. Karna menurutnya hal itu tidak layak.
“Ini membuat bingung masyarakat Bireuen dan Aceh, tentunya menimbulkan kecemburuan sebahagian masyarakat” pungkas Reza.
Tetapi disisi lain Gubernur Aceh sendiri memfasilitasi kerumunan dan mengadakan buka puasa bersama.
Gubernur sendiri tidak konsisten dengan instruksinya sendiri, melahirkan kesan instruksi tersebut tidak berlaku untuk Gubernur dan Partai Demokrat, tegasnya.
Dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020.
Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
Secara jelas kita melihat acara yang di lakukan oleh Gubernur Aceh dan Bupati Bireuen dalam menyambut kedatang ketum partai demokrat AHY dan Sekjen, sangat merugikan masyarkat Aceh khususnya kabupaten Bireuen terhadap dampak Covid -19.
"Pertanyaannya apakah Bupati Bireuen mengerti atau menuruti intruksi presiden tersebut?"
Sebagai harapan pada pemerintah agar berilah tauladan pada masyarakatnya, jangan buat mereka merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil agar dimasa pandemi covid-19 dapat di lalui sesuai dengan anjuran pemerintah yang berlaku.(**)
Editor : Redaksi
