Wali Kota Bogor, Bima Arya yang juga Ketua Dewan Pengurus Apeksi membuka acara Dialog Nasional Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) secara virtual di Balai Kota Bogor, Jumat (30/4/2021).
Dalam dialog tersebut turut dihadiri Wali Kota Gorontalo, Marten Taha sebagai moderator yang juga Wakil Ketua Dewan Pengurus Apeksi dan Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto.
Bima Arya menilai, SIPD jika didalami memiliki target dan tujuan yang luar biasa baik dan sangat ideal. Ia menyebut, ada tiga target dari implementasi SIPD, yaitu menguatkan aspek administratif, transparansi dan evaluasi.
“Aspek administrasi, SIPD merapikan sistem administrasi sehingga menutup celah persoalan-persoalan dalam tahapan perencanaan, penganggaran pembangunan. Transparansi, ada keinginan kuat agar publik untuk bisa memahami, melihat dan mengawasi untuk proses perencanaan pelaksanaan proses anggaran pembangunan hingga menutup praktek kesepakatan-kesepakatan di belakang layar. Evaluasi, ada keinginan pemerintah pusat untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dari implementasi APBD, dalam bentuk pengawasan DAK, DAU, monitoring tentang serapan dan lainnya sehingga pemerintah pusat bisa memantau secara real time pelaksanaan APBD di daerah,” papar Bima Arya.
Namun demikian kata dia, dalam implementasinya ditemukan persoalan dan kendala yang dialami wilayah hingga operasional SIPD belum berjalan sempurna. Persoalan utamanya adalah menghambat kegiatan-kegiatan sehingga tidak bisa berjalan, banyak dinas-dinas mengeluh karena tidak ada menu pilihan, tidak ada juga inisiatif-inisiatif lokal sehingga memunculkan pertanyaan tentang fleksibilitas.
“Banyak inisiatif atau program lokal yang menunya tidak ada, selanjutnya terkait aplikasi-aplikasi lain yang juga berjalan di wilayah dari pemerintah pusat atau provinsi sehingga kesulitan untuk mengintegrasikannya,” katanya.
Sehingga kata dia, efeknya banyak daerah yang menunda pencairan anggaran yang pada akhirnya berdampak pada persoalan serapan, sosial dan politik.
“Implementasinya membutuhkan anggaran, dimana tidak semua wilayah mengalokasikannya,” jelasnya.
Kepada Kemendagri ia berharap untuk lebih dalam membangun komunikasi, sosialisasi dan pendampingan sehingga ada penguatan sosialisasi yang siap diakses mengingat kebutuhan yang cepat.
“Selanjutnya kami meminta dibentuk gugus tugas khusus, ada atensi khusus dari Kemendagri untuk membagi perhatian kepada komwil-komwil. Mengusulkan kepada kemendagri untuk menyusun terkait pertanyaan-pertanyan terkait menu pilihan yang tidak ada, fleksibilitas dan yang lainnya,” ujar Bima Arya.
Di akhir, Bima Arya menyampaikan apresiasi atas komunikasi yang terjalin selama ini. Selain itu dirinya berharap ada hal-hal yang terbangun dari komunikasi yang produktif atas kendala dari implementasi di daerah dan ke depan ada langkah-langkah yang disusun bersama dalam upaya memfasilitasi proses konsultasi implementasi SIPD oleh para anggota Apeksi.
Dialog Nasional Implementasi SIPD yang diikuti pemerintah kota se-Indonesia ini merupakan kegiatan awal dari kelas konsultasi tematik yang akan dilakukan untuk memperlancar implementasi penyelenggaraan SIPD yang akan ditindaklanjuti kegiatan lainnya.
Editor : Redaksi
