Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim membuka forum Smart City dalam rangka Sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor di Hotel Sahira Kota Bogor, Rabu (23/6/2021).
Dalam penerapan SPBE di lingkup Pemkot Bogor ini, kata Dedie, hal yang paling utama adalah terkait dengan integrasi semua kepentingan di tingkat OPD dalam satu wadah dan struktur kegiatan yang efektif serta efisien.
"Jadi jangan lagi ada pemborosan - pemborosan. Jangan di masing - masing OPD itu merasa punya kewenangan dalam membangun sistem. Jadi dikelola oleh satu badan yang memiliki kompetensi dan kapasitas yang memadai," jelas Dedie.
Sehingga, sambung dia, hasil yang dicapai bisa lebih terukur dan lebih riil. Apalagi terkait dengan pendataan hingga penyampaian informasi kepada khalayak luas. Jangan sampai, masing - masing instansi memiliki ego sektoral yang tinggi.
"Semua ingin punya server, semua ingin punya aplikasi, tetapi standarnya berbeda - beda. Akibatnya data bocor karena tidak secure. Hal itu berbahaya sebetulnya dan akan sulit mengoreksinya," kata Dedie.
Artinya bagaimana ke depan, konsep Smart City dalam penerapan SPBE ini bisa betul - betul parameternya bisa dipenuhi. Begitupun dengan indikator yang harus dan bisa dipenuhi untuk menunjang penerapan SPBE tersebut.
Berbicara Smart City, Dedie juga menyinggung bagaimana adanya perubahan perilaku. Transformasi dari kebiasaan manual, menjadi lebih digital dan elektronik. Jangan sampai kemudian nyaman dengan kebiasaan manualisasi.
"Ini salah satu langkah yang harus kita perbaiki. Bagaimana nanti grand desain dan rencana kerjanya seperti apa, sehingga betul - betul SPBE bisa terwujud sesuai dengan harapan kita," harapnya.
Dedie juga meminta, konsep SPBE dengan visi misi pimpinan daerah juga bisa selaras. Bukan hanya tentang pelayanan kepada publik. Karena biar bagaimanapun, langkah pimpinan daerah merupakan sebagian dari antisipasi perkembangan di masa depan.
"Paling tidak kita ada satu gambaran Kota Bogor ke depan. Misalnya jumlah penduduk, lalu bagaimana pola mobilitas masyarakat, transportasi, dan data - data lainnya," tutup Dedie.
Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) yang juga Wakil Ketua Koordinator Smart City Kota Bogor, Syarifah Sofiah menjelaskan, SPBE sebagai langkah untuk mewujudkan Kota Bogor sebagai Smart City yang sesuai dengan reformasi birokrasi yang ada.
"Ini satu hal yang mau tidak mau harus kita lakukan, baik untuk pelayanan administrasi pemerintahan maupun untuk pelayanan publik," kata Syarifah.
Dibalik itu, seluruh daerah termasuk Kota Bogor juga didorong untuk terus mengembangkan SPBE oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian PAN-RB.
Kata Syarifah, memang skoring untuk pelaksanaan sistem elektronik di Kota Bogor berada diatas rata - rata nasional. Namun hal itu jangan sampai menjadikan Kota Bogor lupa diri. Masih ada perangkat maupun aturan - aturan yang masih harus diperbaiki.
"Diskominfo adalah dinas yang memang menangani semua kegiatan SPBE. Termasuk juga penyimpanan server, harus di satu perangkat daerah," tambahnya.
Baru - baru ini, Diskominfo Kota Bogor juga sudah menyelesaikan proses input SPBE melalui aplikasi untuk kebutuhan penilaian internal. Hasilnya, Kota Bogor meraih skor 2,97. Artinya diatas nilai standar nasional yakni di angka 2,26.
"Ini tentunya berkat dukungan di perangkat daerah. Memang meskipun saat ini masih banyak yang manual. Seperti tanda tangan elektronik yang kita baru di beberapa perangkat daerah saja," tambah Kepala Diskominfo Kota Bogor, Rahmat Hidayat.
Forum Smart City dalam rangka Sosialisasi SPBE dilangsungkan secara hybrid. Juga dihadiri oleh beberapa perangkat daerah seperti Bappeda, Disdukcapil, dan BKPSDM serta utusan dari Kementerian PAN-RB.
Editor :Redaksi
