Aceh Tamiang | Kabarposnesw.co.id - Carut marut ekonomi, social, politik di “Serambi Mekkah” dalam dua tahun terakhir membuat Aceh dan rakyat Aceh mengalami kerugian tak kunjung akhir, Kamis (5/8).
Pemerintah provinsi yang seharusnya menjadi fasilitator untuk menggairahkan kesejahteraan rakyat tampaknya tak menunjukkan fungsinya yang telah diatur secara perundang-undangan, malah yang terjadi ialah elit pejabat menunjukkan kerakusannya secara vulgar kepada public dengan memanfaatkan jabatannya.
Semangat perdamaian Aceh yang telah memasuki 14 tahun yang seharusnya membawa Aceh jauh lebih maju dan modern, akan tetapi cita-cita tersebut dirampas dikala Nova Iriansyah menjabat Gubernur Aceh dalam tiga tahun terakhir.
Pencurian anggaran pembangunan yang semakin meraja lela di lakukan Pemerintahannya hingga hak-hak kaum dhuafa ditukar gulingkan dengan alasan-alasan yang tidak jelas.
Banyak kejahatan anggaran dilakukan dibawah pemerintahan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh khususnya tahun anggaran 2020. Hal ini berdasarkan temuan-temuan oleh BPK RI Perwakilan Aceh, dari temuan angaran pembangunan yang fiktif hingga penggunaan anggaran yang tidak berdasarkan aturan perundang-undangan.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Tahun 2020, BPK RI Perwakilan Aceh mencatat ada 245 temuan pada setiap SKPA yang mengalami kerugian negara hingga ratusan milyar. Contoh kasus, ada belanja modal pada Dinas Pendidikan Aceh yang tidak sesuai ketentuan hukum sebesar 95 milyar, dan pembentukan tim TAPA yang jumlah anggotanya sudah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga sangat membebani keuangan daerah.
Hal seperti inilah yang menyebabkan Aceh tidak akan pernah keluar dari predikat “ Provinsi Termiskin di Sumatera” dan Nova Iriansyah harus bertanggung jawab atas semua ini.
Belum lagi temuan baru-baru ini oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRA yakni penyimpangan realisasi pada anggaran Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang notabenenya dana yang didapat Aceh pasca perdamaian 2006 silam.
Dana otsus tersebut yang seharusnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. akan tetapi dibawah pemerintahan Nova Iriansyah penggunaan dana tersebut untuk membeli fasilitas-fasilitas pejabat seperti mobil dinas dan fasilitas aparatur lainnya seperti fasilitas penunjang lainnya yang angkanya mencapai miliaran rupiah.
Kejahatan anggaran seperti tersebut diatas dilakukan pemerintahan Aceh saat ini begitu terbuka dikala kondisi pandemic COVID19 yang mengakibatkan nilai transaksi ditengah masyarakat menurun dengan mempertaruhkan ekonomi masyarakat kalangan bawah.
Seharusnya Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh memanfaatkan anggaran pembangunan tersebut untuk pemulihan ekonomi masyarakat ditengah pandemic dengan skema-skema yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, bukan bermain drama untuk memperkaya diri.
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami dari Front Pemuda Tamiang dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Meminta Nova Iriansyah untuk segera mundur sebagai Gubernur Aceh karena gagal dalam menjalankan tugas, dan fungsinya.
2. Mendesak DPRA untuk menolak Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2020 secara tegas tanpa kompromi dan imingan apapun.
3. Meminta dengan segera agar mengganti SEKDA ACEH karena di anggap tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Aceh.
4. Meminta DPRA dengan segala fungsi dan hak yang melekat pada lembaga tersebut untuk segera memecat Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh. Demikian peryataan sikap dari kami sebagai bentuk aspirasi Pemuda Tamiang menyikapi atas kegagalan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh. (*)
