KABARPOSNEWS.CO.ID.JAKARTA- Komite I DPD RI bahas wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada Rapat Dengar Pendapat bersama dengan Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN dan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung DPD RI, Senayan, Senin (22/11).
Dalam sambutannya, Fachrul Razi Ketua Komite I DPD RI menyampaikan bahwa pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Negara yang sedianya bertujuan untuk mewujudkan kota yang ideal yang dapat menjadi acuan (role model) bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia ini memerlukan pertimbangan secara ekonomis, sosiologis dan ekologis.
Tidak hanya itu, pertimbangan aspek teknis kesiapan lahan dan kesiapan konstruksi tidak kalah pentingnya. Pada aspek ini diperlukan pembiayaan yang sangat besar dan waktu yang cukup lama.
”Secara teknis pembangunan Ibu Kota Negara memerlukan penataan ruang dan kewilayahan yang matang. Pemerintah perlu meninjau kembali rencana pemindahan Ibukota Negara ini, untuk mewujudkan itu semua bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana. Pasti ada tantangan yang dihadapi dan memerlukan sumber daya yang luar biasa besar terutama dari segi pembiayaan” ungkap Facrul.
Pada kesempatan itu Dirjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN menyampaikan bahwa saat ini Kementerian ATR/BPN masih selalu menyiapkan berbagai perencanaan strategis IKN yang dibutuhkan.
”Oleh karena itu kami sangat mengharapkan dukungan dan masukan dari lembaga manapun termasuk DPD RI,” ujar Dirjen itu.
Hal senada disampaikan oleh Dirjen Karya Cipta Kementerian PUPR bahwa fokus pembangunan IKN pada rencana Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sehingga skala prioritas tersebut bisa dipertimbangkan oleh berbagai pihak untuk mempercepat pembangunan dengan sebaik mungkin.
“Ibukota Negara Baru sendiri akan melewati berbagai tahapan dan rancangan pembangunan yang panjang, tetapi dalam waktu dekat ini IKN sendiri akan berfokus kepada pembangunan KIPP,” jelasnya. (**)
Editor Redaksi
