Banda Aceh | Kabarposnesw.co.id - Data survey BPS tahun 2021, Aceh menjadi Provinsi termiskin di Pulau Sumatera.
"Terlepas dari seluruh muatan indikatornya. Hari ini, bila kita amati besarnya dana otsus yang ada di Aceh itu mencapai 7.5 triliun, mulai dari tahun 2008-2021 penggunaanya sudah 88,43 triliun", Sebut Reza Hendra Putra di acara Aceh Lawyer Club pada Senin, (07/02).
Reza dalam analisanya juga menuturkan, besaran anggaran yang masuk tidak merubah kondisi masyarakat Aceh secara keseluruhan. Kemiskinan tetap menjadi status quo di Aceh, ada dan tidaknya dana Otsus.
Celakanya, Saat ini Industri-industri besar tidak ada di Aceh. Hampir sebagain besar kebutuhan kita masih bergantung terhadap medan, padahal potensi sumber daya alam kita melimpah, Sebut Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry 2020 ini.
Segi lain melihat sisi Infrastruktur pun demikian, hanya bisa diakses oleh para elit. "Pemerintah hilang visi dalam membangun Aceh. Keseriusan pemerintah dalam pembangunan penting dipertanyakan ulang."
Pasalnya, kita lihat program-program yang ada, itu sudah lebih dulu memikirkan keuntungan daripada keberhasilan program tersebut. Tidak komprehensif dan bias dari kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara umum.
Bahkan, korupsi yang dilakukan pejabat daerah sudah menjadi rahasia umum, kasus sapi kurus, dugaan KMP Hebat, Bahkan APBA kebanyakan menguntungkan elit, Legislatif dan eksekutif. Politik anggaran menyebabkan banyaknya ketidaknormalan dalam tubuh Pemerintah Aceh dalam pengelolaan anggaran, Tegasnya.
Merujuk permasalahan di atas, kita berharap dunia kampus harusnya itu menjadi ruang analitis, kritis dan emansipatif.
"Kampus wajib menempatkan diri dalam arah pembangunan Aceh tanpa ditunggangi kelompok manapun. Kampus tidak hanya mendukung pemerintah, namun kampus harus berani memberikan ruang kritis, namun realitasnya sekarang kampus memiliki masalah yang begitu besar di internal sendiri, seperti konflik perbatasan tanah yang berlarut-berlarut, kampus yang hanya mengejar scopus, kampus yang sudah berjarak dengan masyarakat."
Harusnya, kampus bisa berada dan membersamai masyarakat itu sendiri, menyampaikan seburuk-buruknya kebenaran kepada masyarakat. Jangan sibuk memproduksi penelitian yang tidak menguntungkan kepentingan publik.
Dasar ini, saya melihat adanya beberapa kelompok tersebut, contoh bentuk ekspresi demokratis dalam menyampaikan pendapat, kemudian juga bentuk kegelisahan yang dialami masyarakat itu sendiri terhadap pemerintah, dimana hari ini APBA Aceh begitu besar namun program hampir kebanyakan tidak menyentuh rakyat kecil, bahkan kehidupan para pejabat Aceh juga sangat mewah jadi wajar ketika ada sekolompok sipil yang bersuara terhadap hal tersebut, Demikian tutup Reza. (*)
Editor : Redaksi
