Ticker

6/recent/ticker-posts

Akses Jalan Gedung Yayasan Pendidikan Al Rahmaniyah Kampung Serap Tirtajaya Depok Tertutup Pemagaran Rudi Samin


KABARPOS,Depok,- Para  ahli waris Pepabri Kota Depok Rencanakan Pemagaran lahan seluas 42 Ha di kelurahan Tirtajaya keca matan Sukmajaya Kota Depok

Namun yang terdampak pemagaran tersebut adalah selain gedung sekolah milik Yayasan Pendidikan Al Rahmaniyah yang sedang dibangun, juga  akses jalan warga maura kampung Serap Tirtajaya

Pemagaran jika terjadi dipastikan  akses Sekolah milik Yayasan tersebut jadi tertutup.

Penggalian dan upaya pengecoran oleh baja ringan pun dilakukan oleh Rudi Samin CS di akses jalan ke yayasan tersebut hari Rabu pagi hingga malam (25 /04/2022).

Menurut informasi dari beberapa ahli waris Pepabri yang berhasil dhimpun oleh Tim Media di lokasi, bahwa mereka memiliki Sertifikat Hak Milik, dikatakan para ahli waris termasuk mereka menginginkan hak mereka harus kembali kepada mereka. 

Di tempat yang sama, Rudi Samin Penasehat Hukum serta salahsatu Ahli waris ketika dikonfirmasi Tim Media mengatakan, sambil menunjuk peta global dari BPN bahwa jalan tersebut tidak ada dalam peta yang diterbitkan BPN,  sambung Rudi,  saya sudah 2 (dua) kali menyurati Yayasan Al Rahmaniyah, tapi surat saya tidak ditanggapi, maka hari ini, tambah Rudi Samin, saya akan melakukan pemagaran. ujarnya.

Kalau pihak Yayasan akhirnya tidak memiliki akses, itu bukan menjadi urusan saya, kami hanya memagari apa yang menjadi hak kami.

Menyinggung tentang gugatan yang  dimenangkan oleh pihak kominfo di lahan sengketa tersebut, Rudi Samin mengata kan, Kominfo  menggugat itu kepada manusianya dan mereka ini sudah ditahan dan dieksekusi.

" Nah kalau saya objeknya adalah tanah PK 588 adalah tanah dan ini  berbeda sangat jauh objeknya  dan substan sinya tanah  bukan sub kepemilikan tanah." terang Rudi.

Ia juga menambahkan, yang dilakukan RW Kampung Serap Dayat   bekerjasama dengan  yayasan  sebagai bukti satu ambulans sekarang di rumah rw tersebut.

Hal ini sudah dilaporkan ke  Polda Metro Jaya  karena penyerahannya diduga kompensasi kerja (penempa tan obyek bangunan dilahan sengketa.red).

Rudi menerangkan, tanah ini sudah eksekusi 17 september 2013 yang mana bunyinya bahwa tanah-tanah sengketa telah diserahkan secara resmi kepada pemohon eksekusi Rudi bin haji Muhammad Samin selaku pemilik yang sah.

" itu semua jelas ya artinya bahwa keputusan itu sudah jelas eksekusi diserahkan kepa da Rudi bin haji Muham mad Samin selaku pemilik yang sah ditanda tangani oleh pengadilan Negeri ditandatangani oleh lurah ditandatangani camat dan mustika setempat untuk menandatangani berita acara  tersebut."jelasnya.

Ia juga mengatakan keberadaan gedung Sub gardizun  di Kampung Serap  sini  diduga ilegal bahwa garnisun menya lahi aturan  undang-undang nomor 34 tahun 2004 pasal 7 ayat b pasal 7 ayat 2 yang menyatakan keberadaan TNI ya harus berdasarkan kebijakan politik dan pemerintah pusat.

Dikatakan kebijakan politik dan pemerintah pusat dituangkan di dalam pasal 3 yaitu harus ada keputusan pemerintah pusat dan DPR RI.

"Jadi keberadaan di sini diduga adalah illegal telah menyalahi aturan undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004." ujar Rudi.

MA Nomor: 558/PK/PDT/2002 tanggal 22 September 2004
atau 32 hektar nah berdasar kan pengukuran ulang dari BPN kanwil provinsi Jawa barat pada tanggal 17 september 2013 luas tanah menjadi 43 hektar ada berita acaranya dan lain sebagainya milik Rudi bin Haji Mohammad Samin.

Ia juga janji akan lakukan pemasaran di lahan tersebut dilahan seluas 43ha  di kampung Serap , Sukmajaya Depok.

(mo)
Editor Redaksi