Ticker

6/recent/ticker-posts

GALANG PERSATUAN RAKYAT SUDAHI KEKUASAAN OLIGARKI !


JAKARTA I KABARPOSNEWS.CO.ID - Sudah dua puluh tahun pasca reformasi kondisi rakyat pekerja di Indonesia tidak baik baik saja. Apalagi dalam beberapa waktu belakangan ini kehidupan rakyat pekerja di Indonesia semakin dipersulit dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan oligarki yang dipimpin Jokowi-Ma'aruf. 

Belum selesal omnibuslaw disahkan untuk memanggil kelas borjuis internasional datang melakukan eksploitasi di Indonesia, pundak rakyat pekerja di perberat dengan kenaikan pajak pertambahan nilai, dan kenaikan harga bahan pokok terutama yang paling sulit ketika kenaikan harga minyak goreng terjadi. 

Selain itu kenaikan upah minimum rata-rata secara nasional hanya sekitar 1,09 persen.

Begitupula kondisi kaum tani dan masyarakat adat yang terus mengalami perampasan lahan dan penggusuran. 

Berdasarkan data KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) sepanjang taun 2020 setidaknya terjadi 241 berbagai praktik perampasan lahan. Umumnya lahan-lahan hasil rampasan tersebut akan di jadikan proyek strategis nasional dan juga pertambangan yang tentu saja merusak lingkungan dan memperparah krisis iklim yang sedang terjadi.

Tidak sampai disitu laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan, ada 75.303 orang anak yang putus sekolah pada 2021. Jumlah anak yang putus sekolah di tingkat sekolah dasar (SD) merupakan yang tertinggi sebanyak 38.716 orang. 

Liberalisasi pendidikan begitu mencengkram kehidupan pelajar maupun mahasiswa dimana setiap tahunnya biaya pendidikan semakin naik. Itu pun tentu saja ketika lulus mayoritas dari pelajar dan mahasiswa akan menjadi angkatan kerja dengan upah murah! Atau pengangguran juga karena kesulitan mencari pekerjaan.

Ketika ekonomi rakyat porak poranda akibat wabah covid-19 dan semakin terjerembab dalam jurang kemiskinan namun apa yang terjadi pada para penyelenggara negara justru sebaliknya mereka mengalami peningkatan harta kekayaan setidaknya 10% 15%. 

Tentu ini tidak terlepas dari rejim Jokowi-Ma'aruf yang gemar berbagi kursi jabatan serta berbagai mega proyek. Dan juga rejim oligarki ini butuh melemahkan KPK agar semakin nyaman dalam pesta pora ditengah kesengaraan rakyat.

Bukan saja kasus pelanggaran HAM masa lalu tidak diselesaikan, namun hingga saat ini pelanggaran HAM terus terjadi pada khususnya di Papua Barat. 

Rakyat Papua yang menolak Otsus jilid II serta pemekaran wilayah mengalami represi maupun kriminalisasi para aktivis yang menyuarakan penolakan tersebut.

Selain itu walaupun baru-baru ini kita dipersembahkan dengan disahkannya RUU TPKS menjadi UU TPKS yang substansinya telah dipereteli dari RUU P-KS sebelumnya. 

Korban kekerasan seksual lagi dan lagi belum mendapatkan haknya dalam pengadilan, apa lagi pengobatan traumatik dan psikis. Begitupula diskriminasi terhadap kawan kawan LGBT yang masih terus terjadi.

Berbagai protes dan demonstrasi direpresi,hak suara dibungkam dengan kriminalisasi itu berarti: #ReformasiDiKorupsi karena hasil reformasi terus dilucuti oleh Rejim Oligarki.

Bertepatan dengan memperingati Hari Buruh Sedunia, Hari Pendidikan Nasional sekaligus momentum dua puluh empat tahun reformasi pada tanggal 21 Mei 2022. Dalam merespon permasalahan dan ketertindasan yang dialami rakyat di Indonesia berbagai organisasi gerakan yang tergabung dalam Kordinator Aksi 21 Mei mengadakan aksi massa yang dipusatkan di Istana Negara Jakarta Pusat. Dan Menyatakan Sikap Sebagai berikut;

1. Hentikan perampasan lahan petani dan masyarakat adat dan jalankan Reforma Agraria Sejati.

2. Cabut Omnibus Law & Tolak RUU P3.

3. Tolak Kanaikan Harga Bahan Pokok.

4. Wujudkan Pendidikan Gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan.

5. Cabut Otonomi Khusus Jilid 2 dan Tolak Pemekaran DOB.

6. Berikan Jaminan Sosial yang berkualitas bagi seluruh Rakyat.

7. Hentikan Kriminalisasi Aktivis Pro Demokrasi.

8. Bebaskan Tahanan Politik (Papua) Aktivis Pro Demokrasi.

9. Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua.

10. Berikan Kebebasan Berekspresi bagi seluruh rakyat.

11. Wujudkan Kesetaraan Gender dan lawan segala bentuk kekerasan seksual.

Demikian Pernyataan Sikap Bersama Medan Juang 21 Mei 2022 (***/ Redaksi).