OPINI KABARPOSNEWS.CO.ID -.PIDIE JAYA ACEH - Tata Kelola keuangan daerah di Kabupaten Pidie Jaya mengalami tantangan serius yang mengancam kesejahteraan rakyat. Meskipun upaya kolaborasi antara DPRK, Pemerintah Kabupaten, pelaku usaha, dan masyarakat telah dijalankan, beberapa fakta dilapangan menunjukkan bahwa persoalan carut-marut masih merajalela. Situasi ini belum terintegrasikan dalam perspektif hukum dan politik.
Upaya untuk mencapai kesejahteraan rakyat melalui pembangunan memerlukan pengelolaan keuangan daerah yang baik, dengan prinsip-prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabel. Namun, Kabupaten Pidie Jaya menghadapi tantangan serius dalam mencapai tujuan tersebut.
Beberapa masalah yang muncul dalam pengelolaan keuangan daerah menciptakan kebingungan dan ketidakpastian, yang pada akhirnya dapat merugikan rakyat. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi carut-marut ini dan memastikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Hal ini akan menjadi kunci bagi kesejahteraan rakyat di Pidie Jaya.
Pengalokasian anggaran di Kabupaten Pidie Jaya yang tidak memihak kepada rakyat salah satu fokus utama yang harus dibenahi. Penggunaan dana publik harus selalu berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Proyek pembangunan yang hanya berfokus pada aspek bisnis atau yang tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat merupakan permasalahan serius.
Selain itu, pengadaan barang dan jasa yang seharusnya mendukung sektor-sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan harus benar-benar memprioritaskan kesejahteraan mereka. Upaya yang terlihat sebagai kepentingan kelompok tertentu seharusnya ditinjau ulang agar lebih adil dan merata.
Penting bagi pemerintah kabupaten dan stakeholder terkait untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap pengelolaan anggaran dan proyek-proyek yang telah dilaksanakan. Transparansi dalam penggunaan dana publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses keputusan adalah langkah yang dapat membantu mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa tata kelola keuangan daerah lebih berpihak kepada rakyat.
Pihak DPRK Kabupaten Pidie Jaya bersama pemerintah kabupaten melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah suatu keharusan mendesak. Mereka harus menginisiasi langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut, termasuk memperkuat transparansi dalam penyusunan anggaran, mengaktifkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.
Namun, masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan. Diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang akar masalah yang menyebabkan carut-marut dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, kerjasama yang erat antara semua pihak terkait, termasuk pelaku usaha dan masyarakat, juga sangat diperlukan untuk menciptakan perubahan positif dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah Kabupaten harus berkomunikasi secara terbuka dengan masyarakat, menjelaskan langkah-langkah yang diambil, dan melibatkan mereka dalam proses perubahan. Hanya dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, Kabupaten Pidie Jaya dapat mengatasi carut-marut dalam pengelolaan keuangan daerah dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik bagi kesejahteraan rakyatnya.
Oleh : Miswar
Warga Pidie Jaya
OPINI
