Opini kabarposnews.co.id Ada sesuatu yang berbeda. Seperti wasit bersiap meniup peluit dan serta merta para peserta berdesak, saling dorong dan berebut tempat paling menguntungkan adalah bentuk kenormalan, ini tidak. Ini sepi-sepi saja. Tak ada tanda akan segera terjadi kemeriahan itu.
Banyak peserta tak terlihat antusias dan bahkan hingga para penggembiranya pun yang biasanya sangat ribut itu kini tak terdengar suaranya.
Aneh...
Tanggal 12 April yang lalu Presiden telah melantik 7 orang Anggota KPU dan 5 orang Angota Bawaslu di istana negara.
Bukan hanya wasit dan panitia saja telah ditunjuk, kabarnya jadwal pemilu juga sudah dipastikan. Untuk Pemilu serentak akan dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 dan untuk pilkada dilaksanakan pada November 2024.
Dan yang tak kalah penting, kabar bahwa tahapan pemilu tahun 2024 akan dimulai di pertengahan bulan Juni 2022 juga diumukan. Itu tinggal 40 atau 50 hari lagi.
Tak tampak kejadian berarti. Tak ada terdengar sambutan apalagi kemeriahan seperti biasanya. Tumben banget....
Kemeriahan jargon dalam rangka persiapan mengusung si A atau si B sembari saling menyudutkan masing-masing calon sebagai alamiah keadaan tak muncul. Sepi-sepi saja....
Ajaib....
"Mungkin sudah gak ada yang pingin jadi Presiden kali", celetuk Paijo sambil tertawa.
Ga mau, jelas imposible. Tapi malu-malu sekaligus sambil lirik kanan lirik kiri dan bersiap, sudah mereka lakukan sejak lama. Namun memang belum terdengar baku hantam secara benderang. Bila masih, itu residu pilpres 2019 dalam rupa kampret dan cebong.
Bila terdengar ada sedikit persaingan untuk 2024, itu hanya di medsos. Itupun masih pada tataran mau sambil malu-malu.
Pada nama yang kita pikir sudah membawa kepastian, ada nama Prabowo sebagai Ketum Gerindra.
Pun pikiran kita ketika pada Demokrat hingga Ketum PKB yang selalu sangat yakin bahwa dirinya paling pas untuk jabatan itu sejak dari kapan-kapan.
"Dari Demokrat AHY maksudnya?"
Mosok Andie Arief?
Nama-nama seperti Puan. Ganjar, Erlangga, Anis, Ridwan Kamil hingga Erick Thohir juga terlihat muncul pada banyak pembicaraan di media sosial.
Dengan gimmick-nya masing-masing, mereka selalu mencari saat bagi tebar pesona meski mulut terkatup rapat. Mau
tapi terlihat masih membawa beban.
Baik sosok yang sudah pasti punya kendaraan maupun yang masih deg-deg an sambil sesekali berdiri dan menunggu di perempatan jalan, tak terdengar suara garang dari mereka yang berkata "SAYA SIAP".
"Apakah karena ada unsur munculnya ide atau wacana jabatan 3 periode atau masa perpanjangan jabatan Presiden?"
Ketika jadwal pemilu, wasit hingga panitia pertandingan sudah terbentuk, namun mereka terlihat masih tak bergerak, bisa jadi karena mereka semua itu tahu bahwa pada Pilpres 2024 masih akan muncul adanya perubahan.
Yang jelas, wacana perpanjangan masa jabatan Presiden yang isunya sampai dengan 2027, jelas gugur. Itu tak butuh pemilu.
Jadwalnya sudah ada. KPU dan Bawaslu nya pun sudah dilantik. Maka pemilu 2024 juga pasti ada.
Artinya, bila ada perubahan, itu pasti terkait dengan adanya Amandemen UUD 45. Amandemen Pasal 7 UUD 1945 terkait masa jabatan Presiden.
Artinya, ada calon Presiden yang sudah pernah menjabat selama 2 periode akan ikut dalam Pilpres tersebut. Siapa sanggup melawannya?
"Apa ukurannya?"
Semua tokoh politik masih tak percaya pernyataan pak Jokowi yang bilang "saya taat konstitusi". Demo 114 yang terpaksa harus berhenti secara prematur pun konon ide utamanya adalah minta kepastian itu.
Bahwa semua protes dan kemarahan dalam bentuk lisan itu seolah tertuju pada Luhut yang dianggap dalang dari semua ini, hati mereka tak bicara seperti itu. Masih ada praduga dibalik ucapan pak Jokowi yang dianggap ambigu dan maka mereka selalu paksa lagi dan lagi.
Di sisi lain, menurut sebuah survei, bila jabatan 3 periode itu dimungkinkan oleh UU, nama SBY masih sangat kuat sebagai penantang Jokowi.
Berdasarkan data dari Lembaga survei Institute Riset Indonesia (INSIS), peluang bagi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo maju kembali dalam Pemilihan Presiden 2024 sangat besar.
Survei ini dilakukan pada 24 hingga 29 Maret 2022. Survei ini menggunakan multistage random sampling dan wawancara tatap muka.
Menurut survei itu SBY bahkan mengalahkan Jokowi untuk elektabilitas yang dipilih masyarakat Jawa Barat sebagai presiden jika amandemen UUD 1945 mengizinkan presiden tiga periode.
SBY disebut memiliki elektabilitas sebanyak 10,09 persen. Sementara, Jokowi memiliki elektabilitas 6,14 persen.
Selain itu, nukankah belakangan ini banyak muncul meme bertuliskan Rakyat Rindu SBY? Adakah ini kebetulan belaka?
Pun pada fenomena lahirnya relawan Jokowi-Prabowo (Jokpro) yang beberapa waktu belakangan beredar luas. Konon, Relawan ini bahkan sudah terbentuk di 34 provinsi. Bukankah ini seolah seperti sudah hadir sebuah persiapan?
Artinya, bisa jadi ide amandemen itu memang sudah dibicarakan sejak lama dan kita baru ribut hari ini. Bisa jadi wacana itu sudah lama mereka bicarakan dan kelak ketika suara mayoritas di DPR tercapai, amandemen itu akan mereka lakukan.
Bila amandemen itu pada akhirnya benar mendapat moment, Jokowi-Prabowo VS SBY-Anis/Ganjar bukan mustahil akan menjadi TEMA UTAMA pada Pilpres 2024 nanti.
(Sepanjang salah satu pihak tak terpancing menggunakan politik identitas, seseru apapun pertandingan itu, dia tak akan merusak persaudaraan bangsa ini.)
Dan maka, para bakal calon presiden yang sering disebut belakangan ini mulai dari Puan, Ganjar, Anis. Ridwan, Erlangga, Muhaimin hingga Erick, mereka semua seperti diam tak bersorak justru ketika jadwal Pemilu telah diumumkan. Mereka terlihat seperti menunggu sesuatu.
Namun, mereka itu adalah segelintir elit republik ini. Mustahil mereka tak ada unsur terlibat atau minimal tak tahu menahu perkara itu. Cerita seperti itu, biasanya, adalah rahasia umum meski pada kalangan terbatas.
Secara pribadi, saya adalah salah seorang yang tak setuju adanya ide perpanjangan atau amandemen UUD 45 hanya demi jabatan 3 periode itu. Tapi, siapakah kita sehingga mampu membendung hasrat beliau-beliau para terhormat di DPR itu untuk tak Amandemen UUD 45?
Di sana sudah ada 3 Partai pertama pendukung 3 Periode yakni Golkar, PAN dan PKB. Bila nanti ditambah Gerindra dan Demokrat, itu sudah mencapai 49,3 persen. Hanya butuh 1 partai lagi, dan bagi kegiatan lobi, itu bukan pekerjaan sulit.
Siapakah kita mampu meminta jaminan benderang pada Jokowi dan SBY untuk MENOLAK wacana tersebut?
Adu strategi dalam head to head dua sosok Presiden hebat dalam seimbang ini memang akan terlihat seru, namun benarkah hanya demi seru-seruan belaka?
Semoga ga pernah terjadi…
.
Sumber :
RAHAYU
Karto Bugel.
Reporter : SHT
Editor Redaksi
