Kabarposnews.co.id Aksi unjuk rasa oleh Aliansi Masyarakat Adat Papua, jumlah massa 15 Orang, Pj. Marthen Luther. tanggal 29 Agustus 2022 pukul 12.00 WIB, di Silang Monas Barat Daya, Gambir, Jakarta Pusat, telah berlangsung
B. Tuntutan :
Mendukung DOB di Papua dan menolak provokasi atas penolakan DOB di Papua
C. Tulisan Spanduk antara lain :
1. Aliansi Masyarakat Adat Papua :
a. Mendukung pemerintah pusat menjalankan DOB Papua utk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
b. Menolak provokasi amnesty internasional Indonesia yang menolak DOB untuk masyarakat Papua.
Monas Jakarta,29 agustus 2022.
D. Orasi-orasi yg disampaikan antara lain :
1. Pasca disahkanya UU DOB Pertama yaitu UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Papua Selatan yang terdiri dari empat kabupaten yaitu Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Merauke jadi ibu kota provinsi. Kedua yaitu UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Papua Tengah yang terdiri dari 8 kabupaten. Mulai dari Nabire, Puncak Jaya, Paniai, Mimika, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai. Nabire jadi ibu kota provinsi. Ketiga yaitu UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Papua Pegunungan. Jumlah kabupatennya juga 8 yaitu Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Memberamo Tengah, Yalimo, Lanny Jaya, dan Nduga. Jayawijaya jadi ibu kota provinsi. Telah menuai pro kontra di masyarakat, yang intens dalam melakukan penolakan UU DOB adalah Amnesty Internasional, apa kepentingan, dampak langsung, bagi Amnesty Internasional ???? Siapa dalang dibalik Amnesty Internasional ????
2. Pembentukan 3 (tiga) DOB Papua ini, tiada lain guna memenuhi komitmen negara dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan hak-hak sosial ekonomi masyarakat Papua dengan memperpendek rentang kendali birokrasi pelayanan publik, karena selama puluhan tahun warga Papua menderita akibat kondisi geografis yang menjadi kendala dalam pelayanan publik. Maka dengan ini kami menyatakan sikap :
a. Meminta kepada Rakyat Indonesia mendukung DOB Papua dan Meminta kepada pihak — pihak tertentu khususnya Amnesty Internasional untuk tidak mengganggu kebijakan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat Papua.
b. Meminta kepada Yayasan Amnesty Internasional yang dipimpin USMAN HAMID untuk tidak menghalang — halangi masyarakat Papua menuju kesejahteraan.
c. Meminta kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kementrian Dalam Negeri, TNI/Polri dan BIN agar memeriksa serta meninjau kembali Yayasan
d. Amnesty Internasional karena diduga didanai oleh kepentingan asing untuk memecah belah NKRI.
e. AMNESTY INTERNASIONAL, STOP BERPOLITIK !!!!!!
Aksi unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Adat Papua bertujuan meminta kepada rakyat Indonesia mendukung DOB Papua dan Meminta kepada pihak-pihak tertentu khususnya Amnesty Internasional untuk tidak mengganggu kebijakan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat Papua.
Editor Redaksi
