Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor menggelar Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Paseban Sri Baduga, Balai Kota, Jalan Ir H. Juanda, Kota Bogor, Selasa (23/3/2021).
Rapat yang dihadiri 30 peserta dari Pokja PUG yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah ini menargetkan Predikat Utama di Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2020.
Kepala DP3A Kota Bogor, Iceu Pujiati mengatakan, selain untuk meningkatkan target APE dari Madya ke Utama, pihaknya juga menggelar rakor ini dengan tujuan agar dapat meningkatkan komitmen pejabat pemerintah daerah di dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, memberikan kerangka acuan bagi seluruh OPD dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, meningkatkan pemahaman bagi OPD tentang mempercepat pengarusutamaan gender dan memberikan arahan pada pelaksanaan kebijakan dalam menyusun prioritas pembangunan
"Pelaksanaan anugrah APE akan diselenggarakan 29 Maret nanti yang akan menilai terkait responsif gender pembangunan di Kota Bogor. Kami harap saat verifikasi, OPD semua sudah siap," katanya.
Sementara itu, Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan, sudah sepatutnya jika semua anggota PUG ini dapat menguasai materi mengingat Kota Bogor mengikut penilaian dan mendapatkan predikat Madya.
"Selalu di bidang manapun ada seleksi dan kejuaraan yang kita harapkan itu bukan kejuaraan, tapi pada saat kejuaraan itu diperoleh jangan sampai akarnya tidak terimplementasi di program kita, karena itu bisa membuat kita rapuh" imbuhnya.
Syarifah menuturkan, sesuai pesan yang diamanatkan Wali Kota Bogor, Bima Arya. Kejuaraan itu merupakan evaluasi sejauh mana pekerjaan yang sudah dilakukan selama dua tahun ini dan pencapaiannya. Apalagi di PUG ini terdapat unsur pendekatan, salah satunya komitmen.
"Jadi kalau di dalam institusi itu ada komitmen maka akan terbaca dalam produk-produk yang dihasilkan institusi itu. Misalnya secara makro di Kota Bogor akan dihasilkan RPJMD, diturunkan ke OPD dibentuk Renja, RKA, salah satunya untuk PUG, termasuk dalam kebijakannya," jelasnya.
Ia menjelaskan, sejauh ini sistemnya sudah bagus di dalam PUG, dan agar dapat merespon kelembagaan setiap OPD perlu dibentuk vokal point yang melekat di jabatan sekretaris OPD. Serta tentunya arah kebijakan komitmen tidak boleh berbeda dengan laki-laki, perempuan dan disabilitas
"Pemerintah yang harus mengakomodir perbedaan itu, kemudian dijabarkan di dalam aturan kebijakan dan komitmen. Jadi tidak hanya dilekatkan di DP3A tapi Dinsos, Disdukcapil dan Dinas PUPR juga harus membuat pedoman bangunan di Kota Bogor harus ramah terhadap perempuan, dan lansia dimana tangga tidak boleh tinggi dan bangunan yang bisa memenuhi protokol kesehatan," pungkasnya.
Editor : Redaksi
